Gencatan Senjata Buntu, Israel Minta Jaminan Perlindungan AS

Meski masih melakukan serangan massif di Jalur Gaza, Israel mengisyaratkan bahwa mereka akan mengakhiri perang. Mark Regev, juru bicara perdana menteri Israel mengatakan, pemerintah Israel sudah melakukan pertemuan singkat dan mengisyaratkan bahwa agresi ke Jalur Gaza sudah sampai pada "tahap final".

"Harapannya, kami sudah sampai pada tahap akhir serangan ketika kami di-briefing oleh Gilad (Amos Gilad, pejabat senior departemen pertahanan Israel) dan Livni (Tzipi Livni, Menlu Israel)," kata Regev.

Sementara PM Israel Ehud Olmert menambahkan, "Kemungkinan akan ada rapat kabinet lengkap dan keputusan akan ditentukan dalam rapat tersebut."

Israel tetap meminta penghentian penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza sebagai syarat gencatan senjata dengan Hamas. Dan Israel meminta peran AS dalam upaya penghentian penyelundupan senjata itu, disamping peran tim internasional.

Terkait hal ini, Olmert mengatakan bahwa Menlu AS Condoleezza Rice sudah berjanji bahwa AS akan menyiapkan bantuan untuk mengatasi masalah penyelundupan senjata yang diklaim Israel.

Israel menolak sejumlah persyaratan gencatan senjata yang ajukan Hamas, terutama persyaratan tentang jangka waktu gencatan senjata dan masalah siapa yang harus mengelola perbatasan.

Deputi Hamas, Mussa Abu Marzuk menyatakan, Hamas menawarkan jangka waktu satu tahun dan penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza sebagai persyaratan gencatan senjata. "Kami sedang menunggu jawaban dari Mesir setelah Mesir membicarakannya dengan utusan Israel, Amos Gilad," kata Marzuk.

Surat kabar Israel, Haaretz dalam laporannya menyebutkan, setidaknya ada tiga poin penting persyaratan gencatan senjata yang diajukan Hamas, gencatan senjata segera dalam jangka waktu tertentu disertai pembukaan semua perbatasan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk, pembahasan gencatan senjata jangka panjang disertai penghentikan blokade Israel di Gaza dan penjagaan keamanan di perbatasan, kemudian dilanjutkan dengan upaya rekonsiliasi antara Hamas dan Presiden Mahmud Abbas dari Fatah.

Pada saat yang sama, sejumlah politisi AS yang dinominasikan menjadi anggota kabinet pemerintahan Barack Obama, menyatakan komitmennya untuk mendukung Israel. Mereka antara lain Susan Rice, yang dicalonkan Obama sebagai duta besar AS di PBB. Susan mengatakan, AS sangat prihatin dengan apa yang dialami warga tak berdosa di Gaza. Di sisi lain, ia menuding bahwa "Banyak pihak yang ingin memanfaatkan PBB dengan cara yang tidak adil, agar mengutuk sekutu kami, Israel." (ln/aljz/aby/iol)