Harga Premium Bisa Rp 4.500/Liter

[JAKARTA] Sejumlah kalangan terus mendesak pemerintah untuk menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, seiring dengan terus anjloknya harga minyak mentah di pasar internasional ke level US$ 60 per barel. Berdasarkan perhitungan, pemerintah seharusnya berani menurunkan harga premium, yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, hingga sebesar 27 persen, atau menjadi sekitar Rp 4.400 hingga Rp 4.500, dari harga saat ini Rp 6.000 per liter.

Demikian diungkapkan, Wakil Ketua Panitia Kerja Anggaran DPR, Harry Azhar Azis, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika, dan ekonom dari Econit, Hendri Saparini, di Jakarta, Rabu (29/10) dan Kamis (30/10).

Harry mengungkapkan, hingga saat ini, anggaran subsidi BBM masih ada penghematan sekitar Rp 10 triliun. Dengan turunnya harga minyak dunia menjadi sekitar US$ 60 per barel, diperkirakan rata-rata harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) mencapai US$ 105 per barel. Dalam APBN Perubahan 2008, harga ICP ditetapkan US$ 115 per barel. "Dengan demikian ada penghematan sekitar US$ 10 per barel atau ekuivalen dengan Rp 10 triliun," ujar Harry.

Penghematan sebesar Rp 10 triliun, menurutnya, bisa mengkompensasi penurunan harga subsidi selama 2 bulan terakhir, sebesar 27 persen atau Rp 1.600 menjadi Rp 4.400 per liter untuk jenis premium.

Sementara itu, Ahmad Erani Yustika menuturkan, harga minyak mentah saat ini sudah mencapai US$ 67 per barel, dan harga BBM Premium akan mencapai harga keekonomiannya apabila harga minyak US$ 63 per barel. "Jika harga minyak mentah menyentuh US$ 63 per barel dan pemerintah tidak menurunkan harga BBM artinya tidak ada subsidi," ujarnya.

Oleh karenanya, dia mendesak pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi saat ini. Tujuannya untuk mengurangi biaya produksi, agar sektor riil dapat bergerak di tengah krisis ekonomi global "Penurunan harga BBM juga akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga permintaan bertambah," ujar Ahmad.

Hendri Saparini, mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM kembali ke harga awal, Rp 4.500 per liter. Ini penting dilakukan jika pemerintah konsisten dengan komitmennya mementingkan ekonomi domestik.

Hendri menyadari, ada beberapa faktor yang memberatkan pemerintah menurunkan harga BBM. Akibat krisis finansial, pemerintah sulit membiayai defisit APBN karena surat utang negara (SUN) tidak terpenuhi, sementara realisasi penerimaan pajak ikut menurun.

"Harus dibalik cara berpikirnya. Pemerintah penting memberikan stimulus untuk sektor domestik. Dengan itu, pemerintah memperoleh peningkatan pemasukan dari pajak. Yang perlu adalah orientasi kebijakan, untuk mendorong ekonomi domestik," katanya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro menegaskan, kabinet belum ada skenario penurunan harga BBM. "Kami masih melihat perkembangan harga minyak jadi masih sulit untuk menurunkan harga BBM," ujarnya. [DLS/D-10]