PKS Berawal dari Dakwah

Euforia demokrasi pascareformasi 1998 ikut menyambangi gerakan dakwah di masjid-masjid kampus. Kegiatan yang semula berupa pembinaan kerohanian mahasiswa berkembang menjadi afiliasi politik. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 50 aktivis dakwah Islam bersepakat mendirikan Partai Keadilan (PK) pada 20 Juli 1998.

Pendirian PK menjadi cikal bakal kelahiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekitar empat tahun kemudian, yakni 20 April 2002. Perubahan nama dilakukan karena PK tak mencapai syarat electoral treshold untuk mengikuti Pemilu 2004.

Dalam perjalanannya, dakwah memang dijadikan pusat seluruh gerak PKS. Dakwah pula yang menjadi karakteristik perilaku politik para aktivisnya. Pilihan itu erat kaitannya dengan asas yang dianut partai, yaitu Islam.

Meski demikian, PKS tetap mengusung pluralitas. Partai dakwah ini mengemban visi khusus untuk membangun masyarakat Indonesia yang madani. Dalam konteks PKS, masyarakat madani tidak hanya mengacu kepada masyarakat sipil, tetapi juga warga Madinah yang pluralis di masa Nabi Muhammad SAW.

"Semangat heterogen dan keanekaragaman, bukanlah hal baru. Dua anggota dewan kita berasal dari Nabire, Papua, dari kaum Kristiani untuk mewakili suara umat Kristiani di sana," kata Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring dalam kunjungannya ke SP.

Ia melanjutkan, cita-cita masyarakat madani bukanlah keinginan untuk membentuk negara Islam. PKS hanya menerapkan ajaran Islam secara universal.

Tekad PKS, menurutnya, relevan dengan semua golongan, yaitu bersih, peduli, berintegritas, dan profesional.

Saat ini, perhatian PKS banyak tertumpah kepada isu krisis keuangan global. Secara khusus, partai ini sedang menyiapkan program ber- skala nasional yang disebut "Lumbung Padi PKS". Program itu berupa pemberian bantuan beras kepada warga dengan tingkat ekonomi rendah.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKS Anis Matta mengakui dampak krisis keuangan global telah menyentuh masyarakat bawah.

Ketahanan ekonomi warga berpenghasilan rendah, terganggu. Mereka sulit memenuhi biaya hidup sehari-hari. "Rakyat tidak mempunyai cara untuk mengatasi krisis sehingga yang mereka perlukan bantuan secara langsung, bisa dana untuk melanjutkan modal atau BLT (bantuan langsung tunai, Red)," ujarnya.

Anis mengatakan, PKS ikut mendorong upaya pemerintah membentuk jaring pengaman sosial (JPS). Solusi itu, sebutnya, paling realistis sebagai antisipasi dampak krisis yang makin menguat awal 2009.

Sedangkan dari sisi internal, PKS menganut prinsip ekonomi egaliter. Artinya, sistem ekonomi harus mengedepankan partisipasi semua masyarakat. Peran pemerintah harus kuat untuk mengintervensi kebijakan pasar, terutama sektor usaha kecil menengah (UKM).

Berdasarkan pengalaman tingkat global, kemandekan ekonomi disebabkan pasar bergerak secara liar dalam wadah ekonomi kapitalis. "Kita tidak tahu bagaimana ujungnya krisis ini. Kita harus berpikir pada skala dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang," tandas Anis.

Dalam Pemilu 2009, PKS memprioritaskan wacana moralitas bangsa. Perilaku amoral sejumlah pejabat negara menjadi keprihatinan partai Islam ini. Sejatinya, kekuatan bangsa dibangun berdasarkan integritas dan moral yang bersih dari para pemimpinnya. "Ada dua anggota legislatif pada periode lalu yang dipecat karena kasus moral. Untuk hal-hal seperti itu PKS ketat," kata Anis.

Wacana moralitas juga menjadi salah satu isu nasional yang didengungkan oleh kader-kader PKS. Dari segi jumlah, PKS memiliki 900.000 kader dengan pertumbuhan sekitar 100.000 kader per tahun. Dari angka itu, tidak heran jika para kader menjadi saluran komunikasi unggulan PKS.

Di sisi lain, kekuatan kader ikut mendorong optimisme PKS untuk meraih target 20 persen suara dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004, PKS meraih 7,34 persen suara atau memperoleh 45 kursi DPR. Jumlah itu terbilang tinggi mengingat perolehan suara PKS pada Pemilu 1999 hanya sebesar 1,7 persen suara.[NCW/A-16]