Rakyat Tetap Tak Sejahtera

[JAKARTA] Perdebatan mengenai target pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi krisis ekonomi global saat ini, dinilai tidak begitu penting. Hal yang seharusnya menjadi fokus perhatian adalah seberapa besar kualitas pertumbuhan tersebut, sebab angka pertumbuhan sering tidak mencerminkan kondisi perekonomian masyarakat yang sebenarnya.

"Hal yang lebih penting adalah memperhatikan kualitasnya daripada besar kecilnya angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhannya didukung oleh sektor apa? Siapa yang merasakan pertumbuhan? Itu menjadi lebih penting, karena tujuan perekonomian adalah untuk menyejahterakan rakyat," tegas ekonom dari Econit, Hendri Saparini, di Jakarta, Selasa (18/11).

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2008 dibanding triwulan III 2007 (year on year) sebesar 6,1 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun kalender 2008 (Januari-September) mencapai 6,3 persen. Hingga akhir tahun, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 6 persen.

Menanggapi data statistik tersebut, Hendri mempertanyakan, sektor apa yang menopang pertumbuhan hingga 6,3 persen. "Jika sektor yang padat modal, berarti pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan semua orang, terutama para rakyat miskin, yang tetap terimpit dengan tingginya inflasi, karena tidak ada kenaikan pendapatan. Sebab, yang tumbuh bukan sektor ekonomi yang terkait dengan aktivitas mereka. Artinya, pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas," jelasnya.

Mengenai target pertumbuhan, Hendri memprediksi, pada tahun 2008 akan berada di bawah 6 persen. Tingginya suku bunga menjadi hal yang memberatkan pergerakan sektor riil, ditambah tidak ada upaya konkret pemerintah untuk menciptakan permintaan domestik, seperti percepatan realisasi anggaran.

Konsumsi Melemah

Komentar senada diungkapkan oleh ekonom senior Bank BNI, Ryan Kiryanto. Ia menyebut, situasi Indonesia saat ini masih dalam taraf pra krisis. Namun sinyal-sinyal negatif sudah tampak.

"Dari pengamatan saya di Ambon, Balikpapan, Pekanbaru, dan beberapa kota lain, sektor riil mulai melemah. Artinya, dengan situasi pra krisis seperti sekarang, sektor tersebut sudah mengirim sinyal PHK yang tak terhindarkan lagi. Itu disebabkan permintaan menurun, yang berarti kapasitas produksi turun. Sehingga SDM harus dikurangi, baik dirumahkan atau di-PHK permanen," tuturnya.

Artinya dari sisi konsumsi, angkanya melemah. Oleh karena itu, ia mengatakan, pertumbuhan kuartal IV-2008 akan lebih buruk karena sektor konsumsi turun.

"Sebenarnya ini bisa didorong kalau proyek-proyek pemerintah dikerjakan. Orang- orang akan bekerja, mendapat income, konsumsi pun naik. Tapi dengan situasi satu bulan lagi, rasanya berat," katanya.

Sayangnya, stimulus fiskal dari APBN belum optimal. Hal ini tercermin dari penyerapan belanja modal APBN 2008 hingga 31 Oktober 2008 baru 50 persen. Hal yang sama juga terjadi pada belanja barang yang baru terserap 51 persen.

Secara terpisah, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto memprediksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV turun ke kisaran 5 persen. Hal itu dipicu melemahnya ekspor akibat krisis global.

Dia menambahkan, target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini bisa terwujud, jika pemerintah menempuh sejumlah langkah taktis. Di antaranya, mengurangi ekspor barang mentah ke luar negeri, agar bisa dikelola di dalam negeri. Seiring dengan itu, impor harus dikurangi, seperti produk tekstil, sepatu, elektronika, makanan, minuman, dan kosmetika.

Membaik di 2009

Terkait target pertumbuhan 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi, akan berada di atas 6 persen. Namun, pertumbuhan triwulan IV diperkirakan di bawah enam persen.

"Tantangan besar perlambatan dialami pada tahun 2009. Itupun dengan catatan beberapa negara maju melakukan langkah-langkah counter cyclical, antara lain stimulus fiskal yang rencananya akan dilancarkan oleh AS, Tiongkok, Jerman, dan Jepang. Sehingga, pada paruh kedua tahun 2009, diprediksi grafik pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia akan membentuk kurva V, atau naik," ujar Direktur Perencanaan Makro Bappenas, Bambang Prijambodo, Rabu (19/11).

Menurutnya, Tiongkok memberikan dampak paling besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, pasar Indonesia sangat terkait dengan dinamika ekonomi Asia yang didominasi Tiongkok. Kalau ekonomi Tiongkok naik, Indonesia dan negara-negara Asia juga akan bergerak naik. [RRS/E-8/D-10]

Pekerja industri di Jakarta, berunjuk rasa menolak pemutusan hubungan kerja, beberapa waktu lalu.

Pembatalan kontrak ekspor sejumlah sektor industri pada tahun 2009, membuat ancaman PHK massal kian nyata. Sejumlah buruh pabrik di kawasan be- rikat Kabupaten Bekasi, sejak pertengahan November ini makin gelisah melihat tahun depan. Pasalnya, sebagian mereka telah menerima "surat putus cinta" dari bagian human resources development (HRD). Mereka dirumahkan atau diputus kontrak kerjanya karena perusahaan tengah kesulitan keuangan.

Nurhayati adalah karyawan gelombang pertama yang terkena PHK. "Saya di-PHK tanggal 30 Oktober lalu bersama 60 teman lainnya. Gelombang PHK kedua hari Senin lusa," kata ibu dua anak yang sudah bekerja 8 tahun ini.

Pantas Nurhayati gelisah karena sang suami yang bekerja sebagai buruh pabrik di Cikarang pun akan terkena PHK. "Saya pasrah, semoga pemerintah turun tangan," kata lirih.

Meski pasrah, hidup harus terus berjalan. Nuhayati berencana berjualan makanan di rumah dengan modal uang pesangon. "Doakan kami sekeluarga tabah. Suami saya ingin jualan gorengan atau martabak. Kasihan anak-anak, pasti mereka sedih orangtuanya enggak kerja lagi," ujarnya.

Lain halnya dengan Taslim (43). Bapak tiga anak ini mengaku khawatir bila harus mengakhiri pengabdiannya selama 17 tahun di perusahaan perakitan elektronik Masundo Elektronik Cikarang. "Saya sudah diberitahu pimpinan, kemungkinan besar akan ada pengurangan karyawan lebih dari 35 persen pada awal tahun depan. Saya khawatir termasuk di dalamnya," ujar Taslim, warga Bojong Depok Baru, Cibinong, Bogor.

Di Kabupaten Bekasi hingga akhir 2008, diperkirakan sedikitnya 3.000 pekerja akan terkena PHK. Krisis keuangan global membuat sedikitnya 81 perusahaan di Bekasi kesulitan pembiayaan. "Produksi pada tiap-tiap industri menurun tajam hingga 30 persen. Padahal, pengusaha telah menekan biaya produksi, seperti beralih menggunakan bahan bakar batu bara dan mengurangi jam kerja lembur," papar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi Purnomo Narmiadi.

Apindo Bekasi saat ini memiliki 450 anggota dari 10 sektor produksi. Bagi kalangan pengusaha industri manufaktur, tindakan mem-PHK karyawan ataupun merumahkan pegawai menjadi pilihan semata-mata agar kegiatan usaha bisa terus bertahan.

"Kami juga berharap pemerintah pusat segera mengambil kebijakan strategis untuk dapat menyelamatkan nasib mereka (buruh, Red)," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Agus Darma Suwandi.

Di Bandung, Abdul Rohman juga tengah mengalami hal serupa Nurhayati. Sejak dirumahkan oleh PT Matahari Sentosa Jaya, perusahaan tempatnya bekerja, Rohman terus berusaha mencari tempat kerja baru. "Hidup tanpa harapan tidak akan bertahan lama. Harapan itu harus selalu ada," ujar Rohman kepada SP.

Lulusan SMA yang bekerja sebagai montir mesin ini mengungkapkan, pabrik tempatnya bekerja merumahkan sekitar 2.000 buruh sejak menjelang Lebaran. Alasannya, masa kontrak kerja buruh sudah habis.

Pola penghentian kerja seperti ini juga dialami oleh Atmodjo alias Bejo (26) yang sudah dikontrak selama 3,5 tahun oleh PT Kahatex Bandung. Bejo mengungkapkan dirinya dirumahkan atau tidak dipanggil untuk bekerja sejak awal bulan puasa. "Waktu itu dibilang, nanti setelah Lebaran akan dipanggil untuk masuk kerja lagi. Tapi sampai sekarang belum dipanggil," tutur lulusan diploma tiga jurusan desain produk industri Institut Teknologi Surabaya ini.

Selama bekerja di bagian ekspor kaos kaki, pria asal Solo ini bergaji Rp 910.600, sesuai dengan Upah Minimum Kota Cimahi. Gaji ini masih ditambah uang makan Rp 17.000 untuk dua minggu dan uang lembur sebesar Rp 2.600.

Kini, Bejo dan buruh lainnya di wilayah Jawa Barat (Jabar) tengah berjuang agar gubernur menolak pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang meminta agar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak melebihi angka pertumbuhan nasional 6 persen.

Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi dampak krisis ekonomi global yang juga merembet ke Indonesia. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan sendiri sudah memutuskan UMP Jabar sebesar Rp 628.192. Menurutnya, agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), sebaiknya pengusaha dan buruh sama-sama mengurangi haknya.

Namun, keputusan itu ditentang buruh karena penentuan jumlahnya tidak sesuai dengan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Koordinator Serikat Pekerja dan Buruh Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat, Edi Subardi mengatakan, UMP tahun lalu mencapai 98 persen KHL, sedangkan sekarang hanya 89,5 persen KHL. [152/E-5]