SIP MBH Gate Diduga Direkayasa

Admin Jumlah posting : 2244 Registration date : 31.08.08

SIP MBH Gate Diduga Direkayasa

Nov 24, 2008 at 08:49 AM

Tak Ada Tembusan dari Kejagung di Kejati Sulut

“ SIP itukan kita usulkan ke Kejagung, kemudian dari Kejagung diteruskan ke Mendagri. Logikanya jika SIP itu sudah keluar maka Kejati secara resmi akan menerima tembusannya dari Kejagung, namun sampai sekarang SIP tersebut belum ada,” Reinhard Tololiu SH, Humas Kejati Sulut

MANADO — Beredarnya Surat Ijin Pemeriksaan (SIP) dari Presiden terhadap pejabat negara di Sulut yang terkait kasus MBH Gate diduga palsu. Buktinya, Hingga Jumat (21/11) pekan lalu, SIP kedua pejabat tersebut secara langsung belum diterima pihak Kejati Sulut.
Menurut Humas Kejati Sulut Reinhard Tololiu SH, pihak Kejati belum akan mengambil langkah apapun terkait SIP sepanjang belum menerima tembusan langsung dari Kejagung. “ SIP itukan kita usulkan ke Kejagung, kemudian dari Kejagung diteruskan ke Mendagri. Logikanya jika SIP itu sudah keluar maka Kejati secara resmi akan menerima tembusannya dari Kejagung, namun sampai sekarang SIP tersebut belum ada,” ungkap Tololiu tadi malam.
Kuat dugaan SIP pemeriksaan kedua pejabat itu sengaja dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Mungkin saja ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja membuat SIP tersebut dengan maksud tertentu,” urai sumber yang enggan namanya dikorankan, seraya menambahkan harusnya sebagai institusi resmi dibawah Kejagung pihak pertama yang menerima SIP tersebut adalah Kejati.(ayi/aji)

Siapa Menyusul Imba

Nov 24, 2008 at 08:43 AM - Manado Post
Johan Budi: Pekan Ini Pemeriksaan Saksi-saksi

JAKARTA— Lima kali diperiksa, Wali Kota Jimmy Rimba Rogi alias Imba yang jadi tersangka kasus dugaan penyimpangan dana APBD 2006 berbanderol Rp 48 miliar bisa 'istirahat'. Ini setelah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan sementara pemeriksaan Imba.

Menurut Humphrey Djemat SH, lawyer Imba, penghentian sementara ini karena KPK akan mengembangkan kasus tersebut termasuk kemungkinan adanya tersangka baru yang terindikasi sangat kuat dalam berita acara perkara (BAP) Imba dan BAP lainnya. "Pak wali sudah lima kali diperiksa dengan seratus lebih pertanyaan," kata Humphrey, kemarin.
Ia menambahkan, semua bukti sudah di tangan KPK. Dan, masyarakat mengharapkan penegakan hukum dilakukan tuntas sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. "Sampai saat ini KPK hanya mengandalkan keterangan dua saksi. Seperti membuat rekening gelap, mengeluarkan uang sampai miliaran rupiah dan membuat proposal fiktif," tuturnya.
Barang bukti itu, lanjut Humphrey, sudah cukup mendukung adanya keterlibatan bawahan. Paling tidak, turut serta atau membantu. “Aktor intelektualnya bukan Pak Wali mengingat belum ada bukti yang sangat meyakinkan,” katanya. “Di BAP, dua saksi memberi keterangan semuanya atas perintah/instruksi wali kota. Dan keduanya bilang pak wali mengancam mereka. Ini kan aneh, memangnya mereka anak kecil," tegasnya.
Jubir KPK Johan Budi mengaku belum mendapatkan informasi soal pemeriksaan Imba. Dia mengatakan, yang baru didapat adalah pemeriksaan para saksi dan direncanakan mulai pekan ini. "Mulai pekan berjalan ini agendanya pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaannya bisa di Jakarta, bisa juga di Manado," tandasnya sembari menambahkan tim KPK akan turun lagi ke Manado untuk mengembangkan bukti-bukti yang ada. (esy)

Lucu Jika SIP Tidak Diketahui Kejaksaan

Manado, KOMENTAR - 24 Nopember 2008

Soal keberadaan Surat Izin Pemeriksaan (SIP) dari Presi-den SBY terhadap oknum top eksekutif di Pemkot Manado dan Pemprop Sulut terkait MBH-gate, mengundang ber-bagai tanda-tanya. Pasalnya, baik Kejagung maupun Kejati belum mengetahuinya, pada-hal tembusannya sudah dite-rima Pimpinan DPRD Manado.
“Kalau SIP itu sudah dikan-tongi pihak DPRD Manado, sementara pihak Kejaksaan mengaku tidak mengetahui-nya, itu sangat lucu. Kan Ke-jaksaan yang mengajukan permohonan SIP ke Presiden SBY, bukan DPRD Manado,” ungkap Pakar Hukum, Toar Palilingan SH kepada warta-wan.
Dikatakannya, soal cepat atau lambat turunnya SIP hanyalah merupakan se-buah proses hukum. “Tapi sebuah pertanyaan besar, kenapa bukan kejaksaan yang mendapatkan SIP me-lainkan pihak DPRD? Pihak kejaksaan harus segera me-nyikapi hal ini,” jelasnya.
Palilingan mengatakan, de-ngan kondisi ini, Kepala Kejati Djohani Silalahi di-tuntut memberikan bukti dan bukan janji-janji. “Yang dibutuhkan adalah sebuah kepastian hukum. Apalagi kasus ini sudah lama, butuh percepatan. Kinerja Pak Sila-lahi diuji,” tukasnya.
Hal senada juga dikemuka-kan Ketua Aliansi Masyara-kat Anti Korupsi (AMAK) Kota Bitung dr Sunny Rumawung. “Rasanya aneh jika Kejaksaan yang notabene mengajukan SIP MBH-gate tidak tahu ka-lau SIP tersebut sudah turun atau belum, sementara pihak DPRD Manado mengaku su-dah mengantongi tembusan-nya,” jelasnya.
Dirinya menduga ada upa-ya untuk menutup-nutupi per-jalanan SIP tersebut. Kare-nanya, lanjut Rumawung, sudah sepatutnya pihak Kejati Sulut yang berkompe-ten dalam pengajuan SIP tersebut untuk menelusuri permasalahan ini. Sedang-kan Ketua DPRD Manado, Ferro Taroreh ketika dikon-firmasi membenarkan bah-wa pihaknya selaku pim-pinan DPRD Manado, telah memperoleh surat tembusan nomor R-71/Pres/11/2008. Isinya perihal tindakan pe-nyidikan terhadap Wagub Freddy Sualang dan Wakil Wa-likota Manado Abdi Buchari.
“Surat itu diterima Jumat (21/11) lalu, ditulis dengan tin-ta emas. Jadi surat itu ada-lah permintaan SIP Kejagung kepada Presiden RI, dan itu merupakan surat balasan presiden atas permintaan Ke-jaksaan. Dan pada kami tem-busannya,’’ aku Ferro.(imo)

Admin Jumlah posting : 2244 Registration date : 31.08.08

Kejati Bersikeras Belum Terima SIP

Manado, KOMENTAR - 25 Nopember 2008

Meski Pimpinan DPRD Manado telah menegaskan bahwa pihaknya sudah me-nerima surat tem-busan terkait SIP (Surat Izin Pemerik-saan) Presiden SBY terhadap Wakil Wali-kota Abdi Buchari dan Wagub Freddy Sualang terkait MBH-gate, namun Kejati Sulut tetap bersikeras belum menerima SIP dimaksud.
“Saya tegaskan sekali lagi, bahwa sampai dengan saat ini (tadi malam, red) Kejati Sulut belum mendapatkan SIP dari Kejagung,” tegas Kasi Penkum dan Hu-mas Kejati Sulut, Reinhard Tololiu SH kepada Komentar, kemarin (24/11). Dita-nya soal SIP yang tembusannya dikan-tongi pihak legislator Manado dan Sulut, Tololiu mengatakan, pihaknya tetap me-ngacu pada prosedur hukum yang ada.
Menariknya, Tololiu mengusulkan agar perlu dicari tahu dan diperoleh bukti mengenai kapan dan dari mana SIP tembusan tersebut dikeluar-kan dan diperoleh beserta bukti tanda terimanya. “Kami yang mengajukan permo-honan SIP kepada pihak Keja-gung. Jadi tugas kami adalah menunggu sampai pihak Ke-jagung memberikannya kepa-da kami. Itu prosedur hukum-nya. Dan sampai dengan saat ini kami belum mendapat-kannya,” ujarnya.
Tapi, lanjutnya, kalau ada pihak yang mengatakan su-dah mengantongi tembusan-nya, maka perlu di-cross check lebih jauh. Pasalnya, kepastian benar tidaknya SIP tembusan yang dikantongi itu harus bisa dibuktikan. “Bila perlu Anda (wartawan, red) meng-cross-check-nya ke instansi yang biasa mengeluarkan SIP terse-but. Jangan selalu menanya-kan itu ke kejati, karena kami hanya menunggunya dari Ke-jagung. Dan ingat, tidak mung-kin Kejati menyuruh pihak Kejagung meng-crosscheck-nya,” keluhnya.
Tololiu menandaskan, pada perinsipnya Kejati tidak mau masuk dalam ranah politik atau kepentingan lainnya, selain pada prosedur hukum yang berlaku. “Kalau ada ke-pentingan tertentu, itu bukan urusan Kejati Sulut. Urusan kami adalah turunnya SIP berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dan sekali lagi, kami masih menunggunya dari Kejagung,” tukasnya. Se-belumnya, Ketua DPRD Ma-nado, Ferro Taroreh ikut mem-benarkan bahwa pihaknya se-laku pimpinan DPRD Mana-do, telah memperoleh surat tembusan nomor R-71/Pres/11/2008. Isinya perihal tin-dakan penyidikan terhadap Wagub Freddy Sualang dan Wakil Walikota Manado Abdi Buchari.(imo)