Popularitas SBY Terganggu

Popularitas SBY Terganggu


Denny JA

[JAKARTA] Popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus terancam turun dibandingkan saat dia terpilih pada Pemilihan Umum Presiden 2009.

Kondisi itu akan semakin parah jika SBY tidak mengelola dengan baik situasi politik terkait kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA di Jakarta, Kamis (5/11). Dikatakan, pada 26 Oktober hingga 4 November lalu, LSI Network menganalisis pemberitaan media massa seputar kasus Bibit-Chandra.

Hasilnya, berita media massa terhadap Presiden SBY dalam kasus ini lebih banyak bertendensi negatif, ketimbang positif. Tendensi negatif dalam kasus itu sebanyak 53,85 persen, sedangkan 46,15 persen positif.

Posisi SBY memang lebih baik ketimbang persepsi terhadap Polri. Lembaga penegakan hukum itu dipersepsi negatif sebanyak 60 persen pemberitaan media massa. Dan hanya 30 persen yang berpersepsi positif.

Namun, tendensi terhadap SBY tersebut masih lebih buruk ketimbang KPK. Lembaga pemberantas korupsi ini mendapat 50 persen respons positif dan 19,70 persen respons negatif.

Lebih mengenaskan lagi, karena popularitas SBY terkalahkan oleh Bibit dan Chandra. LSI melansir, tendensi positif terhadap dua pimpinan KPK non-aktif itu mencapai 90 persen dan hampir nol persen yang bertendensi negatif. "Ini sangat ironis, karena SBY menang satu putaran pada Pilpres 2009 dan memiliki posisi yang sangat kuat di DPR sekarang," kata Denny.

Kesalahan posisi SBY dalam kasus KPK dan Bank Century bisa menjadi alasan popularitasnya merosot, selain kurangnya ketegasan sikap yang ditunjukkan saat menghadapi kasus Bibit dan Chandra.

Menurut Denny, sebelum terlambat, sebaiknya SBY segera mengambil langkah, yaitu dengan mengambil tindakan tegas terkait kasus KPK, seperti yang dilakukan oleh MK.

SBY juga harus membuktikan ke publik bahwa dirinya bersih dari dugaan terkait aliran dana Bank Century yang masuk ke tim suksesnya pada Pemilu 2009.


Skandal Nasional

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P AP Batubara mengatakan, kisruh kriminalisasi KPK telah menjadi skandal nasional, sehingga pemimpin nasional harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, menurutnya, Presiden SBY harus mundur dari jabatannya.

"Bukan hanya Kabareskrim Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang harus mundur. Kapolri, Jaksa Agung, bahkan Presiden SBY juga harus mundur dari jabatannya," ujar Batubara.

Dia menilai, dari segi prosedur hukum yang berlaku, sulit bagi kepolisian untuk menahan Anggodo Widjojo, karena peran penting yang dimainkannya sebagai makelar perkara. Menurutnya, kunci kesalahan di sini adalah oknum-oknum di kepolisian yang jelas-jelas sudah mengetahui profesi Anggodo sebagai makelar kasus.

Dikatakan, rekaman suara telepon Anggodo dengan sejumlah orang adalah asli dan bukan rekayasa. Dia memprediksi, kasus ini akan ditingkatkan setiap saat untuk mengalihkan perhatian masyarakat akan kasus Bank Century yang semakin tidak jelas.

"Ini mungkin hanya sebuah gerak tipu yang harus diantisipasi. Jika saya menjadi SBY, saya pasti mundur dengan cara terhormat. Semua ini membuktikan bahwa Kejagung dan institusi penegak hukum belum masuk dalam reformasi yang sesungguhnya," katanya.

Dia menambahkan, Deperpu dan seluruh DPP PDI-P sudah meminta kepada Fraksi PDI-P di DPR agar tetap kritis dan tegas mengusut semua kasus yang terjadi, termasuk kasus Bank Century agar pemerintahan bisa berjalan baik dan masa depan bangsa ini bisa semakin baik dari hari ke hari.