Kapolri: Posisi Polisi Terjepit

Kapolri: Posisi Polisi Terjepit


Polisi melalui Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna merilis bukti rekaman pemeriksaan Antasari Azhar dan Wiliardi Wizard di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/11).

Jakarta, Kompas - Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengakui, polisi dalam posisi terjepit setelah muncul kesaksian Komisaris Besar Wiliardi Wizard dalam persidangan. Wiliardi mengaku dipaksa pimpinan Polri untuk menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar.

”Dengan kesaksian itu, masyarakat mungkin kembali menghujat Polri. Masyarakat bisa menerima keterangan itu. Polisi dalam posisi terjepit,” kata Kapolri, Rabu (11/11), saat membuka lokakarya ”Polri Membuka Ruang Transparan Publik” di Mabes Polri.

Sebelumnya, dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen dengan tersangka Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, Wiliardi mengakui diminta pimpinan Polri untuk menyamakan berita acara pemeriksaan (BAP) dengan tersangka Sigit Haryo Wibisono. Tujuannya, menjerat Antasari (Kompas, 11/11).

Polri membantah

Kapolri membantah kesaksian Wiliardi itu. Tak mungkin Wiliardi mengalami tekanan sebab yang memeriksa dia rata-rata berpangkat di bawah Wiliardi. Polisi siap membuktikan melalui rekaman yang memperlihatkan mantan Kepala Polres Metro Jakarta Selatan itu tak pernah ditekan dalam pemeriksaannya.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna menegaskan, penyidik tidak memerlukan kesaksian Wiliardi untuk membuktikan Antasari terlibat dalam pembunuhan Nasrudin. ”Jadi, logikanya buat apa penyidik memaksa, merekayasa,” katanya, Rabu di Jakarta.

Polri juga menayangkan salah satu pemeriksaan Wiliardi di dalam ruangan. Wiliardi berbicara sambil merokok dan ditemani pengacaranya yang duduk agak jauh di belakangnya.

Nanan juga menegaskan, polisi tidak pernah memaksa Antasari membuat testimoni. Antasari sendiri yang menunjukkan file testimoni di dalam laptopnya.

Soal keterangan Wiliardi bahwa BAP pada 29 April 2009 adalah satu-satunya yang mengandung kebenaran, Nanan menjelaskan, pemeriksaan pada tanggal itu bukanlah proses BAP. Saat itu Wiliardi dimintai klarifikasi dalam rangka proses pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Hadiatmoko menambahkan, pada 29 April itu ia mendapat informasi dari Polda Metro Jaya bahwa ada seorang perwira menengah di Mabes Polri diduga terlibat dalam pembunuhan Nasrudin. Ia menghubungi Brigadir Jenderal (Pol) Irawan Dahlan untuk menindaklanjuti informasi dari Polda Metro Jaya itu.

”Lalu ditelusuri, yang bersangkutan di rumahnya di Karawaci, Tangerang. Lalu dibawa ke Mabes Polri, 29 April sekitar pukul 20.30. Saya tanyakan, sambil santai. Ini ada informasi orang ini kenal Anda. Bagaimana kira-kira? Ia menjawab tak tahu,” kata Hadiatmoko.

Ia lalu bertanya lagi apakah pernah makan di Cilandak Town Square dan arena boling di Ancol, lalu memberikan sesuatu, Wiliardi ketika itu menjawab tidak.

Hadiatmoko menuturkan pula, istri Wiliardi pernah menghadapnya malam hari untuk suatu urusan yang mendesak. Ketika itu istri Wiliardi meminta izin untuk bertemu Wiliardi soal pembayaran pengacara. ”Hanya itu pertemuan dengan istri. Tak ada pemeriksaan BAP yang didampingi istri,” katanya lagi.

Di Jakarta, Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, jaksa tak pernah menerima BAP Wiliardi tertanggal 29 April 2009. BAP itu tak ada dalam daftar BAP yang diterima jaksa dari Polri.

Wiliardi diperiksa Propam

Nanan menambahkan, Rabu di Jakarta, Wiliardi dimintai keterangan oleh Divisi Propam Polri. ”Otomatis sebagai tugasnya untuk mengakomodasi complain (protes) yang bersangkutan dan mengonfirmasi dengan penyidik secara netral,” katanya.

Apolos Djara Bonga, pengacara Wiliardi, menyatakan, kliennya mengungkapkan kenyataan yang dialami saat pemeriksaan. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan ingin jujur.

Saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tangerang untuk kasus pembunuhan Nasrudin dengan terdakwa Eduardus Ndopo Neo Mbete (eksekutor), Wiliardi juga menyatakan selama ini ia merasa menjadi korban saat menjalankan tugas negara. Tugas itu adalah menyelidiki dan mengikuti seseorang yang bermasalah bagi bangsa, yang belakangan diketahui bernama Nasrudin.

Wiliardi juga menginginkan kebenaran terungkap. ”Kebetulan waktunya dianggap tepat, yakni di persidangan,” kata Apolos. Ia ke Mabes Polri, mendampingi Wiliardi dan istrinya, Nova, yang diperiksa Divisi Propam Polri.

Tergerak hatinya

Terkait perkembangan perkara yang menimpa Antasari serta pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Ketua Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit dan Chandra (Tim Delapan) Adnan Buyung Nasution, Rabu di Jakarta, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa diminta rakyat atau Tim Delapan, seharusnya tergerak hatinya dan cepat tanggap menyelesaikan masalah terkait KPK.

”Presiden seharusnya tergerak hati untuk paling tidak mempertanyakan apa yang terjadi di negeri ini. Apa yang salah dengan bangsa ini. Bagaimana nasib Republik Indonesia dan mau dibawa ke mana negara ini,” kata Buyung.

Menurut Buyung, kasus ”skenario” menjerat Antasari itu adalah masalah kepemimpinan bangsa. ”Presiden harus tanggap. Komisi III DPR juga jangan berputar-putar dan berkutat di situ saja, tetapi harus punya visi yang jauh ke depan,” ujarnya.

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah, I Wayan Sudirta, meminta Presiden membentuk tim khusus untuk mengorek keterangan dari Wiliardi. Keterangan itu diperlukan untuk mengevaluasi kinerja Polri dalam menangani kasus besar.

”Jika Wiliardi benar, keterangan itu memperkuat dugaan ada rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK,” kata Wayan.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menambahkan, jika Wiliardi benar, berarti memang ada skenario besar untuk melemahkan KPK. ”Antasari menjadi salah satu pintu masuknya,” katanya.