Obama Merasa Ditikam Israel

Kairo, Kompas - Rencana Israel membangun 1.600 unit rumah baru di Jerusalem Timur benar-benar membuat banyak pihak naik pitam. Menlu AS Hillary Clinton, Jumat, bahkan bersitegang melalui telepon dengan PM Israel Benjamin Netanyahu selama 43 menit mengenai soal ini.

Kemarahan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS itu memaksa Netanyahu hari Sabtu (13/3) menginstruksikan melakukan penyidikan atas keputusan Mendagri Israel mengumumkan rencana pembangunan 1.600 unit rumah baru di Jerusalem Timur, saat kunjungan Wapres AS Joe Biden pekan lalu.

Rencana kontroversial Israel itu juga mengundang kritik keras dari Rusia, PBB, dan Uni Eropa.

Hillary dalam percakapan telepon itu menegaskan, rencana pembangunan permukiman baru di Jerusalem Timur merupakan pesan sangat negatif menyangkut hubungan bilateral AS-Israel.

Apalagi, rencana itu diumumkan justru saat keberadaan Wakil Presiden AS Joe Biden di Israel. Menurut Hillary, itu merupakan pelecehan terhadap AS.

Netanyahu langsung menimpali Clinton dengan mengatakan dirinya juga terkejut dengan pengumuman itu dan meminta maaf atas kekeliruan pemilihan waktu pengumuman tersebut.

Jawaban Netanyahu itu tidak melunakkan sikap Clinton. Menlu AS itu malah menyatakan, Saya tidak bisa memahami bagaimana semua itu bisa terjadi di saat AS menyatakan komitmennya untuk menjaga keamanan Israel. Dengan nada tinggi, Hillary Clinton menegaskan, Presiden Barack Obama merasa terluka dengan perilaku Israel itu karena pemerintah Netanyahu telah meletakkan kerikil bagi dimulainya lagi perundingan Israel-Palestina.

Meski Netanyahu sudah berupaya menenangkan Clinton dengan menyatakan bahwa kepentingan AS merupakan prioritas perhatian Israel, tapi Menlu AS itu menegaskan, Kami ingin perbuatan, bukan sekadar ucapan.

Harian Israel Maariv mengutip pejabat AS mengungkapkan, Presiden Obama merasa ditikam Netanyahu dari belakang dan menganggap tindakan Israel itu sangat berbahaya.

Kementerian Luar Negeri AS telah memanggil Dubes Israel untuk AS Michael Oren, Sabtu lalu, untuk konsultasi soal isu pembangunan permukiman itu.

Pertemuan kuartet perdamaian (AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB) hari Sabtu di Saariselka, Finlandia, juga menyatakan mendukung sikap Menlu AS Hillary Clinton yang mengutuk keputusan kontroversial Israel itu.

Kuartet perdamaian menegaskan, tindakan sepihak apa pun dari salah satu pihak tak akan diakui masyarakat internasional dan hendaknya tidak memengaruhi hasil perundingan kelak.

Palestina menyambut baik sikap Menlu AS dan pernyataan kuartet perdamaian. Juru runding senior PLO, Saeb Erekat, mengatakan, Otoritas Palestina menginginkan sikap Clinton dan kuartet perdamaian diterjemahkan ke dalam keputusan yang memaksa Israel membatalkan niatnya membangun 1.600 unit rumah baru di Jerusalem Timur.

Erekat mengungkapkan, Presiden Mahmoud Abbas telah meminta secara resmi kepada AS agar melakukan sesuatu yang memaksa Israel membatalkan rencananya itu.

Menurut dia, Palestina kini menunggu jawaban AS atas permintaan Abbas itu yang akan disampaikan oleh utusan khusus AS, George Mitchell, dalam lawatannya ke Timur Tengah beberapa hari mendatang.

Sebelumnya, Kamis pekan lalu, Erekat menegaskan, Palestina tidak akan memulai berunding secara tidak langsung tanpa Israel membatalkan rencana membangun 1.600 unit rumah baru di Jerusalem Timur.

Menurut Erekat, permintaan maaf Netanyahu kepada Wapres AS Joe Biden tidak bisa diterima karena hanya bicara keliru soal waktu, bukan substansi.