DAYA RUSAK KKN

Kerusakan mental dimulai dari mencuri uang yang bukan miliknya. Pencurian ini dilakukan dalam keterpaksaan karena gaji pegawai negeri yang legal tidak cukup untuk hidup, tetapi sebagai pegawai negeri, terutama yang tinggi-tinggi pangkatnya, mereka mempunyai kekuasaan. Kekuasaan inilah yang disalah gunakan. Pada awalnya dengan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Dia bekerja sama dengan pemasok yang disuruh menaikkan harganya berlipat-lipat ganda. Laba yang di atas laba yang normal dibagi antara pemasok dan pejabat yang mempunyai kuasa memutuskan membeli barang dan jasa dengan harga yang berlipat ganda itu.

Jadi pada awalnya penyalahgunaan kekuasaan dilakukan dengan terpaksa untuk dapat bertahan hidup. Tetapi secara teknis tidak mungkin mengkorup uang negara yang jumlahnya dipaskan untuk menutup kekurangan pendapatan setiap bulannya. Kalau kekurangan pendapatan setiap bulannya sebesar Rp 20 juta, tidak mungkin dia hanya mengkorup sebesar Rp 20 juta saja setiap bulannya. Satu transaksi besar yang digelembungkan harganya menghasilkan pendapatan yang satu kali pukul cukup untuk menutup kekurangan setahun. Setelah melakukan ini, dia tidak dapat menjadi jujur kembali untuk sisanya yang 11 bulan. Kalau dalam pembelian berikutnya dia jujur karena merasa sudah cukup memperoleh hasil korupsi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup selama 11 bulan berikutnya, dia tidak mungkin membeli barang dan jasa yang sama dengan harga normal yang jauh di bawah harga yang pernah dibayarnya. Dia akan terus melakukan mark up supaya ada konsistensi dalam harga barang dan jasa yang dibeli olehnya atas nama pemerintah.

Secara teknis dia tidak bisa berhenti tanpa ketahuan bahwa pembelian yang terdahulu di-mark up. Maka korupsi berikutnya juga dilakukan dalam keterpaksaan karena berfungsi sebagai alibi untuk korupsi yang pertama kalinya.

Namun dalam waktu yang singkat dia sudah mulai menikmati kekayaannya yang meningkat tajam seketika, dan masih meningkat terus selama dia menjabat. Tiba saatnya bahwa dia sudah tidak bisa lagi menghabiskan uangnya seumur hidupnya kalau dia hidup nyaman yang layak.

Namun pada waktu itu keseluruhan jiwanya sudah mengalami transformasi. Kebutuhannya tidak lagi sekedar hidup dengan sangat nayaman dan dapat membeli apa saja yang dibutuhkan. Kebutuhannya tidak lagi kenikmatan kebendaan. Kebutuhannya “meningkat” menjadi kebutuhan diakui dan di-wahkan oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang kaya. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya juga sudah berubah. Koruptor dikagumi karena kekayaannya tanpa peduli bagaimana dia memperoleh kekayaannya. Dia ingin menjadi pemimpin bangsa dengan membeli suara tanpa malu. Masyarakat juga sudah menganggap bahwa dia tidak perlu malu, karena dia dapat memberi uang. Bayangkan betapa sudah rusaknya bagian terbesar dari anggota masyarakat kita. Tengok berapa banyak koruptor besar yang tanpa malu sedikitpun menjadi calon Presiden, dan di manapun mereka pergi, cukup banyak massa yang mengelu-elukan dan mengaguminya.

Banyak koruptor sudah menghujat penyuap dan yang disuap. Sudah menjadi jelas bahwa jiwanya sudah tidak normal. Mereka sudah menjadi pengkhayal (fantast), yang percaya bahwa fantasinya benar. Kalau sudah sampai di sini apa bedanya dengan orang gila yang di tengah jalan mengatur lalu lintas, karena dia yakin betul bahwa dirinya polisi lalu lintas, walaupun sambil bugil?

Karena dia di mana-mana dihormati orang banyak, lambat laun dia merasa bahwa korupsi bukan suatu kejahatan. Korupsi adalah kecerdikan yang lebih tinggi derajatnya dari kepandaian. Kelainan dalam pikirannya ini berkembang terus sampai dia tidak lagi waras pikiran dan perasaannya.

Pikiran para penguasa yang sudah tidak waras lagi mengakibatkan kerusakan luar biasa pada masyarakat dan rakyat yang dipimpinnya.

Kerusakan oleh KKN yang sudah menjelma menjadi kerusakan pikiran, perasaan, moral, mental dan akhlak membuahkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Akibatnya ketidak adilan dan kesenjangan yang besar. Sekedar sebagai ilustrasi, per tahun 1998 jumlah seluruh perusahaan di Indonesia 36.816.409. Yang berskala besar sejumlah 1.831 atau 0,01%. Tetapi andilnya dalam pembentukan PDB sebesar 40%. Yang 99,99% memberi andil hanya sebesar 60%. Dalam andilnya memberikan lapangan kerja, perusahaan kecil menengah yang 99,99% itu menyerap sebanyak 99,44% dari jumlah orang yang bekerja. Setiap perusahaan besar menyumbang Rp 238 milyar PDB setiap tahunnya. Perusahaan kecil menengah rata-ratanya menyumbang sebesar Rp 17 juta per tahunnya. Sumbangan rata-rata dari setiap perusahaan besar terhadap PDB 14.000 kali lipat dari sumbangan rata-rata perusahaan kecil menengah kepada PDB. Karena pembentukan PDB kurang lebihnya juga mencerminkan peran atau pendapatan rata-rata, maka ketimpangan pendapatan rata-rata antara perusahaan besar dan perusahaan yang skala kecil menengah timpangnya seperti ini.

Kondisi ini diciptakan oleh para penguasa terpandai selama orde baru yang oleh majalah Time pernah dijuluki sebagai the most qualified cabinet in the world.

Bagaimana gambaran yang lebih menyeluruh dari kondisi bangsa kita sekarang?

Seperti yang saya katakan dalam pidato memperingati 100 tahun Bung Hatta, negara kita yang kaya akan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa sendiri. Negara yang dikaruniai dengan hutan yang demikian luas dan lebatnya sehingga menjadikannya negara produsen eksportir kayu terbesar di dunia dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang praktis nihil karena dikorup. Walaupun telah gundul, masih saja terjadi penebangan liar yang diselundupkan ke luar negeri dengan nilai sekitar 2 milyar dollar AS. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan kroni Indonesianya secara individual. Rakyat yang adalah pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.

Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 milyar dollar AS. Hampir semua produk pertanian diimpor. Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal sekitar 3 milyar dollar AS. Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 57 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPN sudah mendekat. Semua orang menjadikan tidak datangnya investor asing sebagai instrumen untuk mengancam sikap dan pikiran yang sedikit saja mencerminkan keinginan untuk mandiri, dan keinginan untuk mempunyai percaya diri serta harga diri. Sikap percaya diri dan sikap harga diri langsung dihujat sebagai sikap anti asing yang kerdil seperti katak dalam tempurung. Sikap yang demikian dianggap sebagai sikap yang berbahaya karena akan membuat kita miskin. Kita dibuat yakin oleh para pemimpin bangsa kita bahwa kita tidak mungkin hidup layak tanpa utang atau bantuan dari negara-negara lain.

Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda dari upah atau maakloon yang membuat pemilik industri perakitan dan industri penjahitan itu cukup kaya atas penderitaan kaum buruh Indonesia seperti yang dapat kita saksikan di film “New Rulers of the World” buatan John Pilger. Pembangunan dibiayai dengan utang luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI sambil para menterinya dimintai pertanggung jawaban tentang bagaimana mereka mengurus bangsanya sendiri? Anehnya, setiap tahun mereka bangga kalau utang yang diperoleh bertambah. Mereka merasa bangga dapat memberikan pertanggung jawaban kepada IGGI ketimbang kepada parlemennya sendiri. Utang dipicu terus tanpa kendali sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan utang pokok yang jatuh tempo dengan utang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang. Sementara ini dilakukan terus, sejak tahun 1999 kita sudah tidak mampu membayar cicilan pokok yang jatuh tempo. Maka dimintalah penjadwalan kembali. Hal yang sama diulangi di tahun 2000 dan lagi di tahun 2002. Kali ini pembayaran bunganya juga sudah tidak sanggup dibayar sehingga juga harus ditunda pembayarannya. Jumlahnya ditambahkan pada utang pokok yang dengan sendirinya juga menggelembung yang mengandung kewajiban pembayaran bunga oleh pemerintah.

Bank-bank kita digerogoti oleh para pemiliknya sendiri. Bank yang kalah clearing dan harus diskors diselamatkan oleh Bank Indonesia dengan menciptakan apa yang dinamakan fasilitas diskonto. Setelah itu masih kalah clearing lagi, dan diselamatkan lagi dengan fasilitas diskonto ke II. Uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik bank untuk mendanai pembentukan konglomerat sambil melakukan mark up. Legal Lending Limit dilanggar selama bertahun-tahun dalam jumlah yang menghancurkan banknya dengan perlindungan oleh Bank Indonesia sendiri. Maka ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1997, terkuaklah betapa bank sudah hancur lebur.

Kepercayaan masyarakat menurun drastis. Rupiah melemah dari Rp 2.400 per dollar menjadi Rp 16.000 per dollar. Dalam kondisi yang seperti ini Indonesia yang anggota IMF dan patuh membayar iurannya menggunakan haknya untuk minta bantuan.

Kehilangan Kemandirian

Kita mengetahui bahwa paket bantuan dari IMF disertai dengan conditionalities yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Namun tidak kita perkirakan semula bahwa isinya demikian tidak masuk akal dan demikian menekan serta merugikannya. Juga tidak kita perkirakan pada awalnya bahwa kehadiran IMF di Indonesia menjadikan semua lembaga internasional seperti CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia bersatu padu dalam sikap dan persyaratan di bawah komando IMF. IMF mensyaratkan bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan dan program yang ditentukan olehnya, yang dituangkan dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) atau lebih memasyarakat dengan nama Letter of Intent atau LOI.

Bank Dunia setiap tahunnya juga menyusun apa yang dinamakan Country Strategy Report tentang Indonesia yang harus dilaksanakan kalau tidak mau diisolasi oleh negara-negara CGI yang sampai sekarang setiap tahun memberikan pinjaman kepada Indonesia. Justru karena jumlah utang keseluruhannya sudah melampaui batas-batas kepantasan dan prinsip kesinambungan, untuk sementara dan entah sampai kapan kita tidak dapat hidup tanpa berutang terus setiap tahunnya kalau kita tidak mau bahwa puluhan juta anak miskin kekurangan gizi dan putus sekolah. Demikianlah yang ditakut-takutkan kepada kita oleh lembaga-lembaga internasional beserta kroni-kroni Indonesianya.

Kalau kita baca setiap LoI dan setiap Country Strategy Report serta setiap keikut sertaan lembaga-lembaga internasional dalam perumusan kebijakan pemerintah, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Jelas sekali bahwa kita sudah lama merdeka secara politik, tetapi sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri.