2035 Jakarta Tenggelam

Jakarta tak bisa terhindar dari banjir, karena sekitar 40 persen lokasi berada di bawah permukaan air laut.
Hal itu diperburuk dengan penurunan tanah, sehingga area 40 persen itu makin meluas.



[JAKARTA] Permukaan air laut yang terus meningkat, dibarengi dengan turunnya permukaan tanah di wilayah DKI Jakarta, menyebabkan wilayah Jakarta bakal tenggelam pada kurun waktu 2035-2050. Wilayah yang terparah, adalah Jakarta Utara, seperti Ancol, termasuk kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten.

"Prediksinya, pasang laut akan terus naik 50 cm sampai 1 meter. Dengan prediksi seperti itu, Jakarta akan tenggelam bukan tidak mungkin akan terjadi," kata pakar tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriyatna, di Jakarta, Senin (10/11).

Perkiraannya itu merujuk kajian tim dari Institut Teknologi Bandung tahun 2006-2007. Menurut Yayat, parahnya kondisi banjir di Jakarta, karena tidak tuntasnya penanganan banjir oleh pemerintah, di tengah situasi pemanasan global. Guna mencegah makin parahnya banjir, Pemprov DKI Jakarta didesak untuk menuntaskan pembangunan Kanal Banjir Timur, serta menggencarkan pengerukan alur sungai yang membelah wilayah Ibukota.

Selain itu, untuk mengatasi tenggelamnya wilayah Jakarta bagian utara karena pasang laut, dia juga mendesak Pemprov agar memperbanyak hutan bakau (mangrove) di sepanjang pesisir pantai utara. "Cara lainnya adalah membangun tanggul di sepanjang kawasan pantai utara, termasuk merelokasi penduduk dari wilayah potensi tenggelam," katanya.

Senada dengan itu, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Pesisir dan Lautan Terpadu Departemen Kelautan dan Perikanan, Subandono Diposaptono menjelaskan, melihat tren kenaikan permukaan air laut yang masuk ke daratan (rob) di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta, sangat berpotensi terjadi kenaikan air laut yang konstan, sehingga membuat daratan kebanjiran atau tenggelam.

Hal ini harus diantisipasi masyarakat dan pemerintah daerah agar membuat perencanaan pembangunan dan melakukan perubahan konstruksi bangunan di atas kemungkinan kenaikan tingginya air laut, yaitu minimal 2 meter.

Subandono mengungkapkan, berdasarkan penelitian pada tahun 1990-2000 saja, sudah ada tren kenaikan permukaan air laut 5-10 mm per tahun. Hal ini dipicu pemanasan global, akibat pengambilan air tanah berlebihan, dan banyaknya bangunan, terutama rumah-rumah beton dan bertingkat.

"Dengan demikian, diperkirakan beberapa tahun ke depan kenaikan air laut akan semakin tinggi. Dan ini akan terjadi di sepanjang tanah yang labil, termasuk pantai utara Jawa," ungkapnya.

Subandono menyarankan, ada evaluasi tata ruang, antara lain menginstruksikan bangunan harus dimundurkan dari bibir pantai, membangun tanggul-tanggul dan digalakkan penanaman mangrove.

Perlu Rp 1,2 Triliun

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta berencana mengeruk 13 sungai dan lima waduk untuk mengantisipasi ancaman banjir yang diperkirakan Desember 2008 hingga Februari 2009. Kebutuhan dana proyek itu yang mencapai Rp 1,2 triliun dari pinjaman Bank Dunia.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, akhir pekan lalu mengungkapkan, dalam tiga tahun anggaran (2007-2009), total alokasi penanganan masalah banjir di wilayah Jabodetabekjur membutuhkan dana Rp 9,5 triliun. Jumlah itu terbagi anggaran DKI Jakarta Rp 3 triliun dan pemerintah pusat Rp 6,4 triliun.

Dia menjelaskan, wilayah rawan banjir yang mencapai seluas 40 persen luas DKI Jakarta, membutuhkan sistem polder untuk penanganannya. Namun polder-polder yang ada di bagian rawan banjir belum semua dibangun.

"Di Sunter, kita masih perlu dua sampai tiga waduk lagi. Mungkin kita juga perlu pikirkan tanggul di sebelah utara yang dimaksudkan untuk menanggulangi rob akhir-akhir ini. Barangkali tanggul ini bisa menanggulangi banjir sampai lima tahun ke depan," kata Fauzi saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, di Jakarta, Sabtu (8/11).

Gubernur menambahkan, ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan lahan menjadi salah satu penyebab banjir tak terselesaikan.

"DKI maksimal hanya bisa menampung 12 juta orang. Sekarang penduduk Jakarta sudah mencapai 9 juta orang," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengungkapkan, Jakarta tak bisa terhindar dari banjir, karena sekitar 40 persen lokasi berada di bawah permukaan air laut. Hal itu diperburuk dengan penurunan tanah, sehingga area 40 persen itu makin meluas.

Selain itu, pendangkalan sungai juga bertambah setiap tahun. Sebaliknya ketinggian permukaan air laut makin naik.

"Di sisi lain, kawasan sungai makin padat oleh permukiman, sedangkan ruang terbuka hijau di bagian hulu dan Selatan semakin sempit," paparnya.

Sementara itu, berdasarkan perkiraan cuaca dari pakar meteorologi Paulus Agus Winarso, cuaca musim hujan 2008/2009 menunjukkan peningkatan hujan pada awal musim. Konsentrasi hujan terjadi di bagian Timur, Barat dan Utara, serta cenderung meluas hingga pertengahan November.

Jika perkembangan hujan berlanjut hingga akhir tahun, puncak hujan pada Januari dan Februari akan cenderung normal. Tetapi jika perkembangan hujan terputus pada November 2008, peluang hujan ekstrem akan terjadi.

Penegakan Hukum

Di sisi lain, Gubernur Fauzi Bowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum dalam penanganan banjir. Dia mengkritik sejumlah pihak yang menyatakan setuju saat rapat pembahasan, tetapi saat pelaksanaan justru menentang. Sehubungan hal itu, para lurah di wilayah DKI Jakarta diberi wewenang yang cukup untuk menegakkan hukum.

"Banyak warga yang tinggal bukan hanya di bantaran sungai tetapi di tengah sungai. Mereka ini perlu perlakuan tersendiri. Kami punya program jangka panjang dan untuk rumah susun, tetapi ini perlu perubahan perilaku dan mindset. Pada saat musim hujan pun, respons masyarakat untuk mengikuti imbauan pemerintah agar pindah sangat rendah. Kata mereka, dalam setahun, peristiwa banjir hanya satu minggu, jadi untuk apa pindah jauh-jauh," ujarnya.

Fauzi juga menjelaskan, telah diterbitkan Peraturan Presiden 54/2008 tentang Tata Ruang Jakarta, Depok, Puncak, Bogor, dan Cianjur. Penataan akan dilakukan konsisten dengan pengawasan dari daerah otonom masing-masing. Aturan itu juga mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. [RBW/S-26/U-5]