Israel Mesti Serahkan Wilayah

Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Olmert (kanan), Menteri Luar Negeri Tzipi Livni (tengah), dan Menteri Pertahanan Ehud Barak, menghadiri peringatan kematian PM Yitzhak Rabin di Jerusalem, Senin (10/11).

[JERUSALEM] Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Olmert menegaskan, Israel harus menyerahkan sebagian besar wilayah Arab yang didudukinya sejak 1967, termasuk Jerusalem Timur, untuk mewujudkan perdamaian yang sesungguhnya.

"Pemerintahan ini maupun pemerintahan (Israel) mana pun, berutang untuk menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntut kita memisahkan banyak wilayah di tanah Yudea dan Samaria (Tepi Barat), Jerusalem dan Dataran Tinggi Golan," tegas Olmert dalam sidang khusus parlemen untuk memperingati kematian PM Yitzhak Rabin, Senin (10/11). PM Rabin dibunuh ekstremis Yahudi, Yigal Amir, yang menentang konsesi teritorial pada Palestina. Amir yang dihukum penjara seumur hidup tak pernah menyesali perbuatannya.

Menurut Olmert, memang ada masanya orang Israel merasa harus mengunci kehadirannya di tiap inci wilayah. Olmert mengakui, dirinya termasuk salah satu yang bersikeras dengan wilayah yang harus dipertahankan Israel. "Tetapi kita keliru."

Sebelum sidang, diadakan peringatan kematian Rabin di makamnya di Gunung Herzl, Jerusalem. Pada upacara itu, Olmert mengutarakan hal serupa di hadapan para politisi terkemuka Israel. "Jika kita bertekad mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi dengan karakter demokrasinya maka tak terhindarkan, kita mesti melepaskan, dengan rasa sakit yang mendalam, sebagian tanah kita. Kita harus menyerahkan wilayah Arab di Jerusalem."

Untuk itu, ia menambahkan, dibutuhkan "amendemen dari realita yang ada di lapangan." Olmert merujuk pada keinginan Israel untuk mempertahankan pemukiman besar Yahudi di wilayah Tepi Barat yang didudukinya.

Ia mengingatkan, bahwa menanti yang tidak perlu untuk membuat keputusan akan mengubah keseimbangan di komunitas internasional, yang saat ini menghendaki penyelesaian dua negara untuk dua rakyat dengan batas-batas yang disepakati dan diakui internasional.

Kecam

Olmert telah mundur karena skandal korupsi yang menimpanya, tetapi ia tetap menjalani tugas sampai terpilihnya PM baru. Pernyataan serupa pernah diutarakan Olmert bulan lalu dan dikecam keras, termasuk oleh internal partainya, Kadima, yang beraliran tengah.

"Pernyataan Tuan Olmert tentang keharusan menyerahkan wilayah dari hampir seluruh teritori Palestina terlampau jauh di luar jangkauan posisi mendasar kami," komentar Ketua Komite Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Tzahi Hanegbi. Bagi Hanegbi, pandangan Olmert tak jauh dengan posisi ekstrem kiri.

Mantan PM Inggris, Tony Blair, kini utusan perdamaian Timur Tengah dari kelompok kuartet, juga hadir pada upacara itu.

Rabin dianggap sebagai pahlawan nasional karena kariernya yang melegenda sebagai panglima militer dan upaya perdamaian yang digencarkannya pada 1990-an. Ia dianugerahi Nobel Perdamaian bersama Shimon Peres dan Pemimpin Palestina Yasser Arafat. [AFP/Y-2]