Puluhan Ribu Buruh Di-PHK

[JAKARTA] Puluhan ribu buruh di sejumlah daerah di Indonesia mulai dirumahkan atau mengalami proses pemutusan hubungan kerja (PHK), menyusul krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan beberapa negara importir lain. Pesanan barang ekspor dari negara-negara tersebut menurun drastis, sehingga perusahaan yang menghasilkan produk ekspor, terpaksa merumahkan, bahkan mem-PHK karyawannya.

Sekitar 1.000 pekerja di Sumatera Utara (Sumut) mulai dirumahkan dan sebagian di-PHK. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Laksamana Adyaksa, Minggu (16/11), mengatakan hal itu terjadi karena penurunan produksi di pabrik akibat berkurangnya pesanan dari luar negeri. Sedikitnya 10 perusahaan yang memproduksi makanan, agroindustri, dan baja, menurunkan produksi sedikitnya 20 persen.

Untuk mengurangi PHK, pihaknya meminta pemerintah memproteksi industri dalam negeri, memberantas penyelundupan, mengurangi impor, dan memperluas pasar di luar negeri.

Kemudian, dari Bekasi, Jawa Barat, dilaporkan sedikitnya 3.000 pekerja terkena PHK. Hingga kini, 81 perusahaan mengalami kesulitan pembiayaan. Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Agus Darma Suwandi, pekerja yang akan terkena PHK berasal dari industri elektronik, otomotif, plastik, dan tekstil.

Terkait kondisi itu, Ketua Apindo Bekasi, Purnomo Narmiadi, pengusaha yang terkena dampak krisis ekonomi global telah berusaha menyelamatkan usaha dan karyawan. Namun, mereka memiliki keterbatasan, sehingga PHK tidak terelakkan.

"Keputusan itu adalah risiko pasar yang tak bisa dihindari. Produksi tiap-tiap industri menurun hingga 30 persen. Padahal, pengusaha telah menekan biaya produksi, seperti beralih menggunakan bahan bakar batu bara dan mengurangi kerja lembur," paparnya.

Seorang karyawan industri garmen di Bekasi, Nurhayati, mengaku sedih setelah di-PHK. Dia termasuk karyawan gelombang pertama yang di-PHK. "Saya di-PHK 30 Oktober lalu bersama 60 teman lainnya. Anak saya dua, saya kerja sudah 8 tahun, sedih hati saya karena suami saya di Cikarang juga katanya akan terkena PHK. Saya hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah turun tangan," ujarnya.

Dari Bandung dilaporkan, pengurus Apindo Jawa Barat, Dedy Wijaya menyatakan sekitar 15.000 pekerja dirumahkan akibat krisis ekonomi global. Pihaknya terus berupaya mencari solusi guna menghindari PHK. Misalnya, pengusaha tekstil dicarikan pasar baru di negara-negara Timur Tengah. "Kebanyakan perusahaan yang mem-PHK karyawan adalah perusahaan yang menggantungkan pemasukan dari ekspor. Selain itu, perusahaan-perusahaan itu mempekerjakan banyak orang," katanya.

Namun, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Mustopha Djamaludin mengaku belum mempunyai data jumlah perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya. "Itu semua kewenangan Dinas Tenaga Kerja kabupaten dan kota. Kami hanya memantau, tapi sampai sekarang belum ada angkanya," terangnya.

Mustopha membenarkan potensi merumahkan karyawan ada di perusahaan-perusahaan yang pasarnya di luar negeri. "Apabila belum ada order dalam waktu enam sampai tujuh bulan ke depan, dikhawatirkan akan ada hambatan," paparnya.

Sedangkan di Malang, Jawa Timur (Jatim), pejabat Dinas Tenaga Kerja yang meminta namanya tidak disebut menyatakan krisis global bisa menyebabkan puluhan ribu karyawan di-PHK. Mereka bekerja di perusahaan makanan dan minuman, serta industri rokok. Namun, dia mengaku belum memiliki angka resmi. Hal senada disampaikan Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja Jatim, Setiadjit. Menurutnya, beberapa perusahaan menengah telah memberi sinyal akan mem-PHK karyawan. Namun dia tidak berani memprediksi jumlah tenaga kerja yang bakal di-PHK.

Perusahaan Berguguran

Terkait laporan itu, Sekjen Apindo, Djimanto yang dihubungi SP membantah telah terjadi PHK. Menurutnya, perusahaan hanya merumahkan karyawan, bukan mem-PHK. "Belum ada PHK, namun merumahkan karyawan sudah dilakukan," tegasnya.

Menurutnya, krisis keuangan global telah membuat sejumlah sektor di dalam negeri mulai berguguran. Oleh karena itu, semua pihak, terutama pemerintah, harus mengambil langkah nyata dan progresif. "Beberapa sih mulai collapse. Namun kalau cepat diambil langkah pencegahan, hal seperti itu tidak akan terjadi," katanya.

Djimanto mengatakan sektor-sektor yang mulai collapse itu, antara lain bidang agroindustri, seperti kelapa sawit, karet, cokelat, dan kopi. Selain itu, tekstil dan produk tekstil, serta perkayuan (pulp & paper). Produksi di sektor-sektor itu menurun 5% sampai 10%.

Untuk meminimalisasi dampak krisis global, dia mendesak pemerintah menyetop ekspor barang mentah ke luar negeri. Barang-barang mentah itu harus diolah dalam negeri terlebih dahulu.

Langkah lain adalah menurunkan harga barang di dalam negeri dan memberi insentif kepada sektor-sektor usaha yang memerlukannya. "Jangan sampai barang impor lebih murah daripada barang kita sendiri," katanya.

Ketika ditanya sejumlah perusahaan baja juga mulai collapse, Djimanto mengatakan sebenarnya perusahaan baja masih berjalan dengan baik. Yang menjadi permasalahan adalah harga baja impor lebih murah daripada baja yang diproduksi dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus segera menyetop impor baja dan harga-harga baja produksi dalam negeri juga harus diturunkan agar bisa dijangkau masyarakat. [151/E-5/153/148/070/E-8]