Admin Admin
Jumlah posting : 2244 Registration date : 31.08.08
| Subyek: Demi SBY, Sri Mulyani Pasang Badan? Tue Sep 08, 2009 10:38 pm | |
| Demi SBY, Sri Mulyani Pasang Badan?Sri Mulyani R Ferdian Andi R INILAH.COM, Jakarta - Menghadapi skandal Bank Century yang kian heboh, Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak sangat percaya diri. Tanpa merasa bersalah, ia pun menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, klarifikasi demi klarifikasi yang dilontarkan Sri Mulyani kepada publik justru selalu menambah masalah baru.
Bila sebelumnya Sri Mulyani mengaku bahwa kucuran dana bail-out sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century telah dikonsultasikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, kini Menteri Keuangan itu mengklarifikasi perihal posisi Presiden SBY yang sama sekali tidak tahu menahu alias tidak terlibat dalam masalah kucuran dana tersebut.
Justru, menurut Sri Mulyani, Presiden SBY memasrahkan urusan itu kepadanya selaku Menteri Keuangan untuk membuat langkah-langkah 'menjaga stabilitas perekonomian nasional'. Lalu, jika kondisinya memburuk, bagaimana solusinya? "Presiden menjawab agar dilakukan koordinasi dengan Wakil Presiden. Jadi Presiden tidak terlibat!" ujar Sri Mulyani, saat buka bersama di Departemen Keuangan, Senin (7/9).
Pernyataan Ani seirama dengan pernyataan sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa. Hatta menegaskan, pada 13 November 2008 Sri Mulyani menghadap Presiden SBY. Kala itu, SBY memerintahkan secara normatif kepada Menteri Keuangan untuk mencegah kemungkinan terburuk yang terjadi akibat gagalnya Bank Century.
"Presiden pada saat itu jelas meminta Menkeu agar mengamankan perekonomian nasional. Saya kira sangat normatif dengan memerintahkan untuk dilakukan pengamanan," kata Mensesneg Hatta Rajasa di Istana Negara, awal September lalu.
Lebih tegas, Sri Mulyani menyebutkan Presiden SBY sama sekali tidak terlibat dalam menetapkan apakah suatu bank gagal atau tidak. Menurut dia, rumor soal keterlibatan Presiden SBY dalam kasus Bank Century yang kini berkembang, tidaklah benar. "Presiden tidak pernah terlibat dalam hal menetapkan suatu bank gagal atau tidak. Nanti setelah ini, jangan bilang (Presiden) terlibat lagi ya? Semua rumor ini, saya tidak tahu kenapa dibuat pada bulan puasa," kata Menkeu.
Pernyataan Sri Mulyani itu jelas dikamsudkan untuk menepis tuntutan banyak pihak agar Presiden SBY segera melakukan transparansi atas skandal bail-out Bank Century. Menurut pengamat politik LIPI, M Nurhasim, tidak mungkin penggelontaran dana triliuan rupiah tersbeut dilakukan tanpa rekomendasi tertentu yang menyebabkan Gubernur BI dan Menkeu Sri Mulyani berani melakukannya. "Tanpa perintah dari yang lebih atas, saya kira tidak mungkin Menteri Keuangan berani melakukan itu!" cetusnya.
Desakan soal transparansi atas kasus Bank Century itu memang terus mengemuka setelah Rapat Dengar Pendapat Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI. Seruan muncul dari kalangan civil society, partai politik, hingga kalangan ulama.
Pemuda Muhammadiyah misalnya, mendesak kasus bail-out Bank Century diusut secara tuntas. Dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun itu dinilai sebagai hasil kejahatan sistemik. PP Muhammadiyah bahkan mendesak agar Presiden SBY, Menkeu Sri Mulyani, dan mantan Gubernur BI Boediono bertanggung jawab atas skandal keuangan itu.
"Kami menuntut Presiden, Boediono selaku (mantan) Gubernur BI, dan Sri Mulyani selaku Menkeu untuk bertanggung jawab secara penuh atas skandal ini," kata Sekjen Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, M Rofiq, di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.
Kasus bail-out Bank Century kini terus menggelinding liar tak terarah. Padahal di saat yang bersamaan BPK tengah melakukan audit investigasi adanya dugaan penyelewengan dana negara tersebut. Memang tak bisa dipungkiri, skandal Bank Century ini telah masuk dalam ranah politik yang panas.
Kendati demikian, seharusnya Presiden SBY secara langsung menjelaskan soal bail-out Bank Century ini kepada publik. Bukan melalui anggota kabinetnya yang justru memicu spekulasi dan memperkeruh suasana. Pernyataan Sri Mulyani jelas menimbulkan tafsir beragam, termasuk sebagai upaya 'melindungi' SBY namun 'menggigit' JK.
Bagaimanapun, langkah Menteri Keuangan selaku anggota kabinet, akan kembali kepada Presiden SBY sebagai penanggung jawab pemerintahan. | |
|