Turunkan Harga BBM

[JAKARTA] Desakan kepada pemerintah untuk menurunkan harga jual domestik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin menguat, sebagai salah satu insentif untuk mengamankan perekonomian domestik, terutama sektor riil. Dalam situasi krisis ini, pemerintah diminta menggunakan saldo rekening yang disimpan di Bank Indonesia (BI), yang mencapai Rp 120 triliun.

Desakan tersebut disampaikan pengamat energi dari Reforminer, Nanda Avianto Wicaksono, dan ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika, secara terpisah, di Jakarta, Sabtu (22/11).

Sejauh ini, pemerintah berencana hanya menurunkan harga premium sebesar Rp 500 per liter, yang mulai diberlakukan 1 Desember nanti. Menurut Nanda, pemerintah perlu menurunkan harga premium sebesar Rp 1.000 dan solar Rp 500, dari harga saat ini, masing-masing Rp 6.000 dan Rp 5.500 per liter. "Besaran penurunan tersebut yang paling logis dilakukan saat ini untuk memenuhi kewajiban subsidi BBM," ujar Nanda.

Penurunan sebesar itu, menurut perhitungannya tidak akan mengganggu APBN. Sebab, pemerintah hanya membutuhkan tambahan dana subsidi sepanjang Desember 2008 sebesar Rp 1,7 triliun. Tambahan subsidi tersebut bisa diperoleh dari sisa anggaran subsidi elpiji yang belum terealisasi.

Pagu subsidi elpiji dalam APBN sebesar Rp 9,72 triliun. Namun, realisasi subsidi elpiji hingga Oktober baru sebesar Rp 3,32 triliun. Diperkirakan hingga akhir tahun, subsidi elpiji yang terpakai hanya sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun, sehingga masih ada sisa subsidi sebesar Rp 4 triliun.

"Apalagi, pemerintah masih punya rekening Rp 120 triliun di BI, sehingga tambahan subsidi tidak mengganggu APBN," katanya.

Sebagai informasi, data Departemen Keuangan menyebutkan, saldo di rekening pemerintah yang disimpan di BI, per 12 September 2008 sebesar Rp 120 triliun. Menurut Ahmad Erani, saldo sebanyak itu cukup untuk digunakan sebagai stimulus bagi perekonomian domestik. "Banyak yang bisa dilakukan pemerintah dengan dana itu untuk menyelamatkan perekonomian," ujarnya.

Hal yang bisa dilakukan, antara lain untuk membantu menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan diberikan kepada sektor industri yang berorientasi ekspor dan sektor ekonomi yang mengimpor bahan baku industri. Stimulus dapat berupa pemberian kredit dan subsidi bagi industri. "Ini akan menggerakkan usaha menengah dan kecil, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga bisa menggunakan saldo tersebut untuk menopang APBN menambah subsidi, sehingga harga jual BBM bersubsidi bisa diturunkan.

Sulit Dilakukan

Sementara itu, Direktur Perencanaan Makro Badan Percencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Prijambodo menilai, permintaan beberapa kalangan agar pemerintah memberikan stimulus fiskal dari sisa anggaran yang tidak terserap, misalnya untuk menambah subsidi agar harga BBM bisa diturunkan, berupa subsidi BBM, tidak mudah direalisasikan. Selain itu, langkah tersebut diyakini tak memberi dampak langsung terhadap perekonomian secara optimal.

"Misalnya, pengurangan pajak belum tentu dibelanjakan langsung oleh masyarakat. Bisa jadi justru ditabung. Income yang meningkat akibat menerima subsidi belum tentu akan dibelanjakan untuk ekonomi. Tapi kalau injeksi penuh, seperti membangun jalan atau infrastruktur, spending-nya tinggi dan multiplier effect-nya juga tinggi," jelasnya.

Menurut dia, yang diperlukan dari sisi fiskal bukanlah meningkatkan defisit, namun mengefektifkan belanja pemerintah dan mempercepat penyerapannya. "Karena itu, Bappenas telah mengeluarkan surat kepada Kementerian dan Lembaga untuk mempercepat proses tender dan pengadaan barang tahun depan," katanya. [DLS/D-10]